Home / Opini / MUI DAN AGENDA PENGUATAN TENUN KEBANGSAAN

MUI DAN AGENDA PENGUATAN TENUN KEBANGSAAN

MUI DAN AGENDA PENGUATAN TENUN KEBANGSAAN

(Catatan Pra Rakernas MUI 2019)

Oleh: Arif Fahrudin, (Sekretaris LPBKI-MUI).

Potret Persaingan Ideologi

     Indonesia adalah negara hukum. Segala hal terkait terganggunya keadilan dan distribusi hak serta kewajiban publik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum (Abdul Azis Hakim: 2011). Bagi MUI, penyelesaian melalui jalur hukum terhadap kasus-kasus yang terkait ketertiban publik menjadi pilihan paling adil dan final di antara mekanisme perdamaian yang ada agar selesai pula konflik dan tensi antar kelompok yang bertikai di dalamnya. Saatnya antar kelompok bertikai melebur bersama untuk memastikan perjalanan bangsa Indonesia kembali ke jalur yang benar dan cepat pasca keterbelahan elemen bangsa Indonesia dalam Pilpres dan Pileg 2019.

Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR serta DPD RI telah ditetapkan. Merekalah pemimpin dan wakil seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat. Namun faktanya, residu gerakan kelompok atau ideologi terutama yang bercorak keagamaan dan kebangsaan yang pernah bersitegang baik di masa kontestasi Pilpres dan Pileg 2019 atau jauh sebelumnya masih terus berjalan dengan ajang dan ekspresi yang teraktual.     

Residu ideologi keagamaan masih meneruskan agendanya dengan brand aksi bela khilafah, aksi menolak kriminalisasi ulama, dan sebagainya. Ini seolah menjadi trend baru aksi dan demonstrasi isu politik berkonten simbol agama yang terus dihangatkan tergantung isu dan kepentingan di lapangan. (Ahmad Doli Kurnia: 2017)

Demikian halnya di sisi lain residu ideologi kebhinnekaan menggunakan jargon bela Pancasila, bela NKRI dan symbol-simbol nasionalis. Seolah kelompok ini mengkooptasi dan mengokupasi bahwa seolah mereka saja yang pancasilais dan nasionalis. Mereka dengan simplistis memosisikan kelompok di luar mereka sebagai perusak Pancasila dan kebhinnekaan. (Ahmad Mansyur Suryanegara: 2018)

Bagi kelompok residuis keagamaan, langkah-langkah aparat penegak hukum sudah tidak netral dan melanggar hukum dalam penegakan hukum itu sendiri. Meski di sisi lain, ada tendensi bahwa aksi residuis keagamaan tersebut juga bermuatan politis dan tidak murni gerakan moral. Sepertinya ada agenda berkelanjutan meski tujuan politis electoral mereka dianggap belum sukses mengantarkan figur yang mereka dukung tidak terpilih sebagai pemimpin nasional pada Pilpres.

Tendensi inilah yang oleh kelompok residuis kebhinnekaan dijadikan alasan bahwa gerakan residuis keagamaan sudah melewati rambu-rambu komitmen pluralitas kebangsaan. Model-model gesekan gerakan antara symbol bela agama dan bela negara seperti ini disinyalir akan terus “dipelihara” sampai tujuan politik elektoral 2024 esok.  

Kondisi ketegangan horisontal tersebut telah melahirkan sketsa konflik antara simbol agamis versus simbol nasionalis meski kedua simbol sosial tersebut tidak bisa dianggap representasi kelompok masing-masing. Menanggapi hal tersebut, MUI bisa dan telah menyampaikan formula sikap keagamaan kepada publik agar tidak bersikap simplistik dengan menstigmatisasi aksi bela agama sebagai gerakan anti kebangsaan, dan di sisi lain menstigmatisasi aksi balik bela kebhinnekaan sebagai langkah represif dan mengkriminalisasi ulama (Rakernas MUI: 2016)

Dalam kondisi demikian, bagaimana langkah dan peran MUI dalam penguatan tenun kebangsaan yang memosisikan elemen umat Islam dan elemen nasionalis berada dalam posisi yang kuat? Bagaimana MUI berkontribusi untuk menyadarkan seluruh elemen bangsa tentang siapa sesungguhnya perusak tenun kebangsaan?

Komitmen MUI untuk Integrasi Religius – Nasionalis

MUI berpandangan bahwa baik elemen agamis maupun nasionalis adalah dua elemen penting dan fundamental dalam proses lahirnya NKRI. Lahirnya NKRI adalah berkah kesadaran penuh elemen agamis dan nasionalis untuk saling bergandengan tangan dan menghindari ego sektoral masing-masing. Kedua elemen tersebut sama-sama secara ikhlas mewakafkan energi, pikiran, kesadaran, jiwa, raga, harta, benda, dan segala yang mereka miliki demi berdirinya negara-bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD NRI 1945. Hasilnya, nilai-nilai agamis dan nasionalis berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang kemerdekaannya.

Kedua elemen tersebut juga dengan sepenuh hati dan di bawah pancaran cahaya ilahi mengikrarkan bentuk negara religius (religious state), bukan negara agama (theocratic) dan apalagi negara sekuler (secular state). Bentuk negara religius ini diyakini akan mampu melampaui capaian-capaian dua bentuk negara yang terakhir. Para founding leaders begitu yakin bahwa sinergi dan harmoni antara nilai-nilai transenden dan nilai-nilai humanitarian akan melahirkan budaya bangsa Indonesia yang unggul. (Soekarno: Di Bawah Bendera Revolusi: 1960)

MUI menghimbau agar elemen agamis jangan mudah menafikan nasionalisme sehingga terjebak pada tekstualisme beragama secara rigid. Demikian pula elemen nasionalis jangan mudah alergi terhadap agama beserta simbolnya sehingga terjebak dalam sekularisme. Antara agamis dan nasionalis tidak bisa, tidak seharusnya, dan tidak akan dipertentangkan, dibenturkan, diadu domba, dan dijadikan alasan pertikaian yang berujung pada tercerai-berainya tenun kebangsaan dalam rumah Pancasila. Hilangnya kesamaan cara pandang ber-NKRI di antara keduanya menandakan tiadanya kehadiran tafsir beragama dan tafsir bernegara dalam menjamin kehidupan beragama bagi warga bangsanya dalam sketsa rahmat, dan sekaligus juga menghilangkan rahmat dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perusak Tenun Kebangsaan

Dalam ketegangan stigma antara kubu agamis dan kubu nasionalis, MUI seyogyanya bisa melihat indikasi kuat adanya kekuatan yang tidak menginginkan unsur religius dan unsur nasionalis bersatu. Sebutlah kekuatan itu dengan the invisible hand. Eksistensi the invisible hand ini diidentifikasikan dengan indikator berikut:     

Pertama, maraknya ekstremisme beragama. Hal ini terlihat dari munculnya pemikiran dan perilaku beragama yang gemar mengkapling surga di atas stempel khilafah, perilaku kelompok agama yang menghalalkan darah dan nyawa kelompok lain yang tidak sepaham dengannya, serta perilaku aliran agama yang gemar menyalahkan dan mengafirkan aliran lainnya sebagai telah keluar dari tuntunan Qur’an dan Sunnah. Hal ini diperparah dengan berbaurnya kelompok ini dengan gerakan aksi yang langsung menghadap-hadapkan tuduhan bahwa aparat penegak hukum telah melakukan kriminalisasi terhadap tokoh mereka. 

Kedua, maraknya radikalisme sekuler yang distigmatisasi kepada elemen kebhinnekaan yang mudah menuduh bahwa umat Islam adalah pelaku anti kebhinnekaan. Umat Islam dituduh sebagai gerakan anti Pancasila, pro makar, dan melawan pemimpin negara. Kelompok radikal-sekuler ini selain bercirikan otoriter dan hegemonik, berupaya mendelegitimasi peran agama, tetapi juga berupaya mengaburkan tradisi luhur dan lanskap tata kawasan warisan nenek moyang Nusantara untuk diganti dan digeser dengan budaya glamour, hedon, konsumeris, dan permisif yang menghalalkan kebebasan tanpa batas.    

Ekstremisme agama jelas menodai ruh beragama yang hanif, moderat, toleran. Sementara radikalisme sekuler adalah pemberontakan terhadap prinsip negara religius yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong-royong, kolektivitas, permusyawaratan, dan dialogis.

Polarisasi keduanya nyata-nyata telah memberi kesempatan merebaknya kelompok the invisible hand, propagandis pengadudomba anak-anak bangsa religius dan nasionalis yang sejatinya sama-sama memiliki komitmen untuk saling menghormati, mau bekerjasama membangun negeri tercinta, dan berkomitmen terhadap keutuhan NKRI dan tegaknya Pancasila dan UUD 1945.

Kelompok the invisible hand propagandis pemecah-belah persatuan rakyat Indonesia ini berpotensi merusak tenun kebangsaan religius yang selama ini telah terajut dengan indah di negeri Indonesia. Perilaku mereka juga bisa melahirkan budaya baru yang semakin menjauhkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai nasionalisme dari denyut nadi kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. (Ma’ruf Amin: Empat Pilar Kebangsaan: 2013).

MUI sebagai Poros Episentrum Religius – Nasionalis

          Melihat indikasi separasi dan adu domba antara unsur religius dan nasionalis tersebut, seperti apa posisi dan peran yang sebaiknya dimainkan MUI agar rajutan tenun religius dan nasionalis tetap kuat. MUI seyogyanya semakin pemperteguh gerakan keagamaan yang menitikberatkan kepada semangat toleransi (al-hanafiyah al-samhah) baik intra dan antarumat beragama, menerima dan menyerap nilai-nilai kearifan lokal (al-‘adah muhakkamah), dan menerima perbedaan sebagai sebuah sunnatullah (ikhtilaful ummah ar-rahmah), serta meneguhkan komitmen terhadap NKRI (at-tawathuniyah).

MUI juga hendaknya mendorong gerakan nasionalis agar lebih memahami dan menghargai nilai-nilai religius, merawat dan melestarikan khazanah kearifan lokal (local wisdom), serta melestarikan nilai-nilai luhur budaya ketimuran bangsa Indonesia yang santun, gotong-royong, bersaudara (torang samua basudara), dan mengayomi yang muda serta menghormati yang tua. MUI selaiknya menjadi garda depan untuk memastikan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap kelompok the invisible hand dan propagandis yang gemar mengadu domba sesama anak bangsa serta memecah-belah persatuan dan kesatuan negara Indonesia.

MUI terus mendorong penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun yang berupaya mengganti konsensus berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. MUI senantiasa mendorong elemen agamis dan nasionalis untuk bersama-sama menjaga paham keagamaan dan ideologi nasionalisme bangsa Indonesia dari pengaruh paham yang merusak pemikiran dan kesadaran rakyat Indonesia, seperti paham yang melegalkan fitnah, provokasi, adu domba, dan makar untuk tercapainya kepentingan pribadi maupun golongan tertentu dan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

MUI terus mendorong elemen agamis, nasionalis, serta elemen-elemen pelestari khazanah kebudayaan Nusantara untuk bersatu dan bersama menjaga kedaulatan serta ketahanan nasional dari ancaman yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa baik dari dalam maupun luar negeri. 

MUI akan terus memperkuat program revolusi akhlak bangsa dengan melandasinya dan mentransendensikannya berdasarkan akhlak agama sebagai panggilan terhadap menjaga keluhuran agama dan tata kelola kehidupan dunia yang baik (hirasat ad-din wa siyasat ad-dunya).

Agenda Arus Baru Kebudayaan Bangsa

MUI hendaknya terus memperkuat dan mensemestakan titik pijak Islam Wasathiyah (moderation) dan episentrum Islam Kebangsaan. Operasionalnya, MUI terus pro aktif memoderasi elemen ekstremisme agama agar menerima nilai-nilai kebangsaan, dan dalam waktu yang sama MUI juga pro aktif memoderasi elemen radikalisme sekuler agar menerima nilai-nilai agama dalam praktik berbangsa dan bernegara.

Sudah waktunya energi umat lebih dibesarkan dan digemakan terhadap takbir dan show of mass untuk menggelorakan umat giat inovasi dalam capaian riset dan teknologi tepat guna, umat giat dalam pemberdayaan dan solusi ekonomi keumatan, umat giat dan gigih berjihad memerangi korupsi dan narkoba, umat lari cepat mengejar ketimpangan kesejahteraan, umat lari mengejar percepatan kesejahteraan pada ketertinggalan daerah terpencil. (Rakernas MUI 2018). Bela agama tidak cukup bersifat simbolik-normatif. Sejatinya, substansi bela agama adalah pembelaan umat terhadap upaya pengentasan segala hambatan yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Tantangan dan hambatan negara dan bangsa ini juga menjadi tantangan dan hambatan umat. Berkontribusi dan membela kepentingan bangsa adalah bela agama yang sesungguhnya. Bela bangsa adalah karakter sekaligus tugas dari bela ulama

About ADMIN MPII

Check Also

Indonesia Negara Kebajikan ( Darul ‘Amal)

Indonesia Negara Kebajikan ( Darul ‘Amal) Oleh: Arif Fahrudin (Sekretaris YPI Al-Wathoniyah Pusat Jakarta) Dalam …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *